Esai | Problematika Perkawinan Usia Anak di Indonesia - Berhukum Eps. 11

Semacam Jurnal - Problematika perkawinan usia anak di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun telah ada undang-undang yang menetapkan batas minimal usia perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktek perkawinan anak masih marak terjadi. Hal ini sering kali disebabkan oleh faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta tekanan sosial dan budaya. Di banyak daerah, terutama di pedesaan, perkawinan anak dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, melindungi kehormatan keluarga, atau sebagai cara untuk memperkuat hubungan sosial melalui ikatan perkawinan.

Dari perspektif hukum, pernikahan anak memiliki dampak negatif yang signifikan. Anak-anak yang menikah pada usia dini sering kali tidak siap secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan dini. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi. Secara hukum, anak-anak yang menikah di bawah umur kehilangan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Pemerintah telah berupaya menanggulangi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program, seperti kampanye kesadaran dan program pendidikan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang perkawinan anak.

Namun demikian, implementasi dan penegakan hukum masih menjadi tantangan utama. Banyak pernikahan anak yang tidak tercatat secara resmi atau dilakukan melalui pernikahan siri, sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengontrol dan mengambil tindakan yang efektif. Di sisi lain, perubahan sosial dan budaya yang mendukung perkawinan anak membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat itu sendiri. Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi anak-anak dan keluarga mereka merupakan langkah penting untuk mencegah perkawinan anak. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, anak-anak dan keluarga dapat memiliki alternatif lain selain perkawinan dini.

Secara keseluruhan, problematika perkawinan usia anak di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Kolaborasi antara berbagai pihak, penegakan hukum yang lebih tegas, serta perubahan pola pikir dan norma sosial menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Hanya dengan upaya yang terintegrasi dan komprehensif, kita dapat memastikan bahwa anak-anak di Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terbebani oleh tanggung jawab perkawinan pada usia yang terlalu dini.

Isu perkawinan usia anak di Indonesia juga memperlihatkan ketimpangan gender yang signifikan. Anak perempuan lebih sering menjadi korban perkawinan dini dibandingkan anak laki-laki. Ketidaksetaraan gender ini terlihat dalam banyak kasus di mana anak perempuan dipaksa menikah untuk menghindari stigma sosial atau karena alasan ekonomi, sementara anak laki-laki diberi kesempatan lebih besar untuk mengejar pendidikan dan karier. Perkawinan dini ini membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka, yang pada akhirnya menghambat peran mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial. 

Dari segi hukum, meskipun ada undang-undang yang mengatur batas minimal usia perkawinan, pelaksanaan dan penegakan hukum sering kali terhalang oleh norma sosial dan adat yang masih kuat. Banyak komunitas masih memandang perkawinan anak sebagai hal yang wajar dan diterima, bahkan didukung oleh tradisi dan kepercayaan agama. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai perkawinan anak melalui edukasi dan penyadaran. Pemerintah bersama organisasi non-pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan perlu bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak dan pentingnya menghargai hak-hak anak.

Selain itu, intervensi pemerintah dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin juga sangat penting. Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong praktik perkawinan anak. Dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan menunda perkawinan. Program-program seperti bantuan tunai, beasiswa pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi orang tua dan anak-anak dapat membantu mengurangi insentif ekonomi untuk menikahkan anak di usia dini.

Keterlibatan media juga memiliki peran penting dalam mengatasi problematika ini. Kampanye media yang efektif dapat membantu mengubah persepsi dan norma sosial mengenai perkawinan anak. Penggunaan platform media sosial, televisi, radio, dan media cetak untuk menyebarkan informasi dan cerita sukses mengenai pentingnya pendidikan dan pemberdayaan anak perempuan dapat mempengaruhi opini publik dan mendorong perubahan sosial.

Terakhir, perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak yang sudah terlanjur menikah di bawah umur. Mereka memerlukan dukungan khusus untuk melanjutkan pendidikan, mengakses layanan kesehatan, dan mendapatkan kesempatan untuk pengembangan diri. Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak ini sangat penting agar mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik meskipun telah mengalami perkawinan dini.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, problematika perkawinan usia anak di Indonesia dapat diminimalisir. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan media sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak tanpa harus terjebak dalam siklus perkawinan dini. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda dan memaksimalkan potensi mereka sebagai aset bangsa.

Enjoy with my content,
And be yourself.
-Pijri Paijar-